Membuat Surat Perjanjian Hutang Piutang Sendiri Tanpa Melalui Notaris

PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN MODAL KERJA

Nomor : —/—/—/—

ANTARA

PT —

DENGAN

—

Pada hari ini, xxxx Tanggal xx Bulan xx Tahun xxxx, telah terjadi kesepakatan kerjasama antara pihak-pihak sebagai berikut :

I.  Nama : —, Selaku Direktur PT —-, perseroan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Nomor — Tanggal — di hadapan —, SH Notaris di — dan telah diubah dengan Akta Perubahan terakhir nomor — tanggal — dihadapan —, SH Notaris di —, dan Surat Keputusan Mentri Hukum & HAM No. — pada tanggal —, berkedudukan di — berkantor di —, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II.  Nama            :  —

Pemegang KTP  :  —

Alamat                 : —
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1

JUMLAH DANA PINJAMAN

Dana yang diperlukan membiayai modal kerja untuk operasional PIHAK PERTAMA sebesar Rp. –,- ( terbilang: — ) telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada tanggal –/–/—-

Pasal 2

JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN

Jangka waktu pengembalian dana pinjaman sesuai dengan Pasal 1 diatas adalah selambat-lambatnya — hari terhitung sejak dana pinjaman diperoleh oleh PIHAK PERTAMA, atau dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3

JAMINAN DAN KOMPENSASI

3.1 Atas pinjaman ini PIHAK PERTAMA bersedia menyerahkan sebuah jaminan berupa: — kepada PIHAK KEDUA / (point ini bisa dihilangkan bila tanpa jaminan)

3.2 Kompensasi yang diperoleh oleh PIHAK KEDUA dan telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA atas kerjasama ini adalah sebesar Rp. — (terbilang: —), atau sebesar –% dari jumlah pinjaman per bulan.

Pasal 4

PEMBATALAN

Dalam terjadinya pembatalan kerjasama ini berhak secara sepihak tanpa adanya tuntutan, apabila salah satu sebab-sebab pembatalan tersebut dibawah ini terjadi :

4.1 Pekerjaan tertunda karena terjadinya force majure.

4.2 PIHAK PERTAMA tidak memungkinkan melakukan kegiatan operasional perusahaan, karena perusahaan PIHAK PERTAMA dinyatakan pailit oleh Pengadilan atau sebaliknya berlaku kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud diatas.

Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK

Pasal 6

PERSELISIHAN

6.1 Apabila dalam hal ini terjadinya kesalah pahaman dan terjadi salah penafsiran maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

6.2 Bilamana musyawarah yang dimaksud tidak menghasilkan kata mufakat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara hukum melalui Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Indonesia. Yaitu di kepaniteraan Pengadilan Negeri —-.

Pasal 7

LAIN-LAIN

7.1 Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri tanpa menyimpang dari Kesepakatan Utama dan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Perjanjian ini.

7.2 Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku mengingat secara hukum  bagi PIHAK – PIHAK yang menandatangani.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan disepakati serta ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup oleh PIHAK PERTAMA dan oleh PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh para saksi dari KEDUA BELAH PIHAK dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya serta untuk dilaksanakan oleh masing-masing PIHAK.